UU ITE Merusak Kebebasan Pers

Pasal-pasal karet dalam UU ITE telah menjadi ancaman nyata yang merusak kebebasan pers. Revisi total UU ITE harus dilakukan dengan mencabut pasal-pasal karet tersebut. Pers seharusnya dikecualikan dalam UU ITE.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) berunjuk rasa di Jalan Siliwangi, depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (26/9/2019). Mereka menuntut pembatalan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinilai mengancam kebebasan pers.

Lembaga pemantau Reporters without Borders menempatkan kebebasan pers di Indonesia pada 2020 di posisi ke-119 atau meningkat lima poin dibandingkan dengan 2019. Namun, kemajuan ini dibayang-bayangi sejumlah kondisi yang menekan, bahkan merusak kebebasan pers, salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang yang awalnya didesain untuk mengatur informasi elektronik dan dokumentasi elektronik tersebut akhirnya lebih banyak mengatur kata-kata yang tersebar/disampaikan melalui media elektronik. Korban pun berjatuhan karena undang-undang ini, termasuk wartawan yang melakukan tugas jurnalistiknya.