Langkah Beijing merombak sistem pemilu di Hong Kong memicu protes warga Hong Kong di perantauan. Mereka menyerukan reformasi dan penghapusan UU Keamanan Nasional China.

Uni Eropa mengingatkan Hong Kong untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang menjadi elemen sentral dari hukum dasar dan prinsip ”satu negara, dua sistem” di Hong Kong.

Hubungan AS-China memburuk karena berbagai sebab, mulai dari perdagangan, isu Hong Kong, isu Uighur, sampai cara China menangani pandemi Covid-19. Sanksi dari China ini isu terakhir yang memperparah hubungan mereka.

Paris mengikuti langkah serupa yang sudah dilakukan sejumlah negara, mulai dari Inggris, Kanada, Australia, Jerman, hingga Selandia Baru, sejak UU Keamanan Nasional China diterapkan di Hong Kong, Juni lalu.

Pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional tampaknya tidak terbendung lagi. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China diperkirakan akan segera mengetok palu pemberlakuan UU tersebut di Hong Kong.