Tak sekadar bantuan, bansos juga bisa dilihat sebagai upaya negara mengikat warganya dalam ikatan pamrih politik.

KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras di Kementerian Sosial pada periode 2020-2021. Menteri Sosial saat ini, Tri Rismaharini, mengatakan kasus itu terjadi sebelum dirinya menjabat.

Terpidana korupsi bekas Sekda Samosir Jabiat Sagala melaporkan mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon ke Kejati Sumut. Rapidin disebut seharusnya bertanggung jawab juga atas korupsi dana Covid-19 Rp 1,88 miliar.

Untuk menuntaskan kasus korupsi bantuan sosial yang pernah menjerat bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, KPK diharapkan mengusut lebih jauh keterlibatan beberapa pihak lain yang belum ditangkap dan diperiksa.

Juliari Peter Batubara, terdakwa korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19, memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan hakim. KPK pun segera mengeksekusi keputusan hakim.

Kita memandang pengutipan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok sungguh keterlaluan.

Pertimbangan meringankan hakim dalam putusan bekas Mensos Juliari Batubara dinilai mengada-ada. Penerima bansos yang dikorupsi Juliari lebih menderita daripada Juliari. Mereka terpaksa makan beras yang berkutu.

Bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/8/2021).