Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
konstitusionalitas
Wacana penundaan pemilu kian kencang bergulir setelah Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR usulkan adanya penundaan pemilu selama satu atau dua tahun. Namun, penundaan itu dinilai melanggar konstitusionalitas rakyat.
Bagikan
Wacana Tunda Pemilu dengan Amendemen UUD 1945 Hanya Akomodasi Kepentingan Pragmatis
Wacana penundaan pemilu kian kencang bergulir setelah Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR usulkan adanya penundaan pemilu selama satu atau dua tahun. Namun, penundaan itu dinilai melanggar konstitusionalitas rakyat.
Politik & Hukum
·
MK Tolak Permohonan Pemberian Tambahan Insentif Tenaga Kesehatan
Diwarnai ”dissenting opinion” dari tiga hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi mengenai perlunya pemerintah diwajibkan memenuhi hak-hak dasar, seperti APD dan insentif, bagi tenaga medis.
Politik & Hukum
·
Setahun Uji UU MK Belum Diputus, MK: Tidak Ada Niat Menunda
Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan, putusan terhadap uji konstitusionalitas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sedang berproses di MK. MK tidak memiliki niat untuk menunda putusan tersebut.
Politik & Hukum
·
Masyarakat Sipil Siapkan Uji Materi UU MK
Sejumlah materi revisi UU Mahkamah Konstitusi dinilai bertentangan dengan konstitusi karena berpotensi mengganggu independensi hakim dan tidak sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara demokratis.
Politik & Hukum
·
Politik Hukum RUU Cipta Kerja
Bola di tangan DPR. Jauh lebih mulia bagi DPR untuk tidak melanjutkan proses pembahasan tetapi meminta pemerintah untuk memperbaiki kekacauan paradigma, politik hukum dan pilihan cara omnibus yang terlalu besar ini.
Opini
·
Iklan