Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
konsil-kedokteran-indonesia
Gelar profesor yang sudah ditetapkan berdasarkan bukti dokumen pengusul bisa dicabut jika terbukti ada kesalahan. Inilah yang dilakukan Kemendikbudristek terhadap anggota Konsil Kedokteran Indonesia, Taruna Ikrar.
Bagikan
Mendikbudristek Cabut Gelar Profesor Taruna Ikrar
Gelar profesor yang sudah ditetapkan berdasarkan bukti dokumen pengusul bisa dicabut jika terbukti ada kesalahan. Inilah yang dilakukan Kemendikbudristek terhadap anggota Konsil Kedokteran Indonesia, Taruna Ikrar.
Humaniora
·
Pemerintah Pangkas Proses Adaptasi Dokter Lulusan Luar Negeri
Adaptasi bagi lulusan kedokteran luar negeri diupayakan lebih mudah secara birokrasi. Ini merespons keluhan terkait lamanya pengurusan berkas agar seorang lulusan luar negeri bisa menjadi dokter di Indonesia.
Investigasi
·
Dokter Lulusan Luar Negeri Mengubur Cita-citanya
Lulusan kedokteran di luar negeri tertatih menjalani beratnya proses adaptasi demi menjadi dokter di Indonesia. Ada yang banting setir dari profesi dokter demi bertahan hidup.
Investigasi
·
Surat Tanda Registrasi Dokter Seumur Hidup?
Surat tanda registrasi dokter bukan sekadar pencatatan administrasi dan juga tak mungkin diberikan sekali seumur hidup. Jika sekadar pencatatan dan untuk seumur hidup, masyarakat rentan terancam keselamatannya.
Opini
·
Kewenangan IDI Dinilai Terlalu Besar dalam UU Kesehatan
Ikatan Dokter Indonesia dinilai terlalu memonopoli praktik kedokteran dengan berdasarkan pada undang-undang kesehatan yang lama. Maka, perlu RUU Kesehatan untuk menyesuaikan dengan kondisi dunia kesehatan saat ini.
Humaniora
·
Iklan
RUU Kesehatan untuk Lindungi Dokter, Tenaga Kesehatan, dan Publik
Rancangan Undang-Undang Kesehatan ditujukan untuk mempermudah hidup dan karier dokter, dan pada akhirnya memperbaiki layanan kepada masyarakat. Apakah logis ditolak dan dicap sebagai upaya liberalisasi sektor kesehatan?
Opini
·
Wacana Perubahan Masa Berlaku Surat Tanda Registrasi Dokter Perlu Harmonisasi
RUU ”Omnibus Law” Kesehatan mengatur surat tanda registrasi dokter berlaku hingga seumur hidup. Namun, ketentuan tersebut dinilai masih sekadar wacana serta perlu diharmonisasikan dan dikoordinasikan kembali.
Humaniora
·
Babak Baru Perjalanan Konsil Kedokteran Indonesia
Putusan MA Nomor 128 tanggal 18 Agustus 2022 menjadi babak baru perjalanan Konsil Kesehatan Indonesia. Selanjutnya, Kepres 55/M/2020 perlu segera dicabut, dan proses pencalonan anggota KKI kembali mengacu UU 29/2004.
Opini
·
Regulasi Praktik Kedokteran di Era Digital Segera Disusun
Revolusi industri 4.0 di bidang kesehatan dipercepat dengan pandemi Covid-19. Kejelasan dan ketegasan aturan diperlukan untuk mendasari praktik pelayanan kesehatan secara digital tetap bermanfaat dan aman bagi pasien.
Kesehatan
·
Mengembalikan Marwah Konsil Kedokteran Indonesia
Konsil kedokteran melakukan fungsi regulasi pendidikan dan praktik kedokteran, seperti pemberian surat tanda registrasi serta menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Independensinya dibutuhkan.
Kesehatan
·
Lihat Lainnya
Iklan