BI memaparkan rencana peluncuran Central Counterparty, lembaga pengelola pasar uang dan pasar valas, dalam rapat di DPR.

Komisi XI menyetujui pagu indikatif untuk rencana anggaran Kementerian Keuangan tahun 2025 sebesar Rp 53,19 triliun.

Pengamat menilai keputusan itu tidak akan banyak berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi karena hanya meningkatkan konsumsi ASN.

Komisi XI DPR memilih Agusman dan Hasan Fawzi untuk menduduki dua posisi Dewan Komisioner OJK yang baru. Dua posisi itu merupakan amanat Undang-Undang No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Komisi XI DPR bertemu Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja terkait reformasi birokrasi yang berlangsung di Kementerian Keuangan. Rapat ini juga membahas temuan PPATK tentang transaksi janggal senilai Rp 349 triliun.

Struktur Dewan Komisioner OJK semakin gemuk dalam draf Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tugas tambahan OJK diharapkan membuat pengawasan lebih optimal.

Sejumlah pasal dalam RUU P2SK memicu kekhawatiran bahwa independensi OJK, BI, dan LPS bakal luntur karena intervensi politik. Pemerintah menegaskan, independensi dan kredibilitas ketiga lembaga itu harus dijaga.

Dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia 2022, pendapatan operasional dan pengeluaran operasional BI naik dibandingkan anggaran 2021. Ini untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.