Kompas.id

komisi xi

OJK dapat menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum agar masalah penyewaan gedung tidak berlarut-larut.

Bagikan

DPR Soroti Temuan BPK soal Kasus Penyewaan Gedung oleh OJK

OJK dapat menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum agar masalah penyewaan gedung tidak berlarut-larut.

Transformasi Digital Perlu Ada di UU Pengadaan Barang dan Jasa Publik

DPR masih menunggu surat presiden terkait RUU Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik untuk kemudian dibahas. RUU tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Politik & Hukum ·

Sri Mulyani: Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu Terkait Pajak dan Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kronologi dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan seperti diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

”Omnibus Law” Sektor Keuangan Perlu Dicermati

Penataan ekosistem keuangan melalui RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan akan berdampak luas. Agar dapat memperkuat sektor keuangan secara optimal, penyusunan RUU ini perlu dikawal oleh semua pihak dengan baik.

Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Dewan Komisioner OJK

Sebanyak 14 nama calon dewan komisioner OJK menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Iklan

Asabri Akui Kesalahan dalam Pengelolaan Investasi

Penurunan kinerja investasi terjadi karena nilai saham dan reksa dana saham turun. Kondisi ini membuat Asabri kesulitan membayarkan seluruh kewajiban kepada anggotanya.

Pemilihan Anggota BPK Harus Transparan

Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan harus transparan dan profesional. Sebagai lembaga auditor negara, kriteria calon anggota BPK seharusnya jelas, yaitu punya kemampuan, berintegritas, dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.

Iklan