Penyandang disabilitas pencinta alam akan mendaki tujuh gunung di Indonesia.

Inovasi teknologi dapat mengatasi keterbatasan para penyandang disabilitas merespons ancaman kekerasan seksual. Salah satunya lewat gawai-gawai sistem peringatan dini.

Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai belum optimal karena peraturan pelaksana belum tersedia. Empat lembaga HAM bekerja sama untuk mengawal penyusunan peraturan pelaksana.

Belum semua penyandang disabilitas terdata, antara lain, karena terhambat stigma negatif. Di sisi lain, data yang dihimpun berbagai institusi juga belum sinkron.

Penyandang disabilitas di Indonesia belum didata secara holistik. Hal ini dapat menghambat mereka untuk mengakses haknya dan berdaya.

Baru 112 kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas atau difabel. Adapun belum semua perda sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Belum semua pelaksana kebijakan memahami penyandang disabilitas. Hal ini dapat berdampak ke pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tidak optimal.

Stigma, bias jender, dan diskriminasi mengakses pendidikan menjadi penghambat perempuan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kapasitas diri. Dibutuhkan dukungan lintas sektor untuk memenuhi hak-hak mereka.