Sudah 39 tahun Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pengesahan RUU PPRT sebagai pelaksana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 konvensi diharapkan segera terwujud.

Kondisi PNS perempuan yang umumnya berbeda dengan PNS laki-laki berkonsekuensi pada pengembangan karier perempuan pada posisi jabatan pimpinan tinggi di kementerian. Pengukuran kinerja berbasis hasil bisa menjadi solusi.