PNS Perempuan dan Jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian
Kondisi PNS perempuan yang umumnya berbeda dengan PNS laki-laki berkonsekuensi pada pengembangan karier perempuan pada posisi jabatan pimpinan tinggi di kementerian. Pengukuran kinerja berbasis hasil bisa menjadi solusi.
Supriyanto
Dalam teori birokrasi representatif, keterwakilan yang mencakup identitas jender, ras, suku, dan lainnya diperlukan agar pelayanan yang diberikan mampu merespons kebutuhan masyarakat yang beragam serta menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial (Selden, 1997; Ballard, 2015). Dari sisi keterwakilan identitas jender, keterwakilan perempuan dalam birokrasi menjadi penting mengacu pada ketepatan peran dan fungsi birokrasi yang diperlukan untuk mengawasi, menghasilkan, serta menerapkan regulasi nasional, terutama berkaitan dengan isu kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, serta keselamatan dan keamanan, terutama kelompok perempuan.
Permasalahannya, kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) perempuan pada posisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) di kementerian masih sangat timpang dibandingkan dengan PNS laki-laki. Data PNS perempuan, terutama di kementerian, menunjukkan rasio yang hampir berimbang dari sisi jumlah PNS secara keseluruhan.