Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut kisruh Tapera karena sosialisasi belum dijalankan secara masif.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi isu presiden boleh kampanye. Menurut dia, harus berpatokan pada hukum.

Pemerintah menyusun protokol pemulangan pekerja migran bermasalah agar pemulangan mereka lebih cepat dan sesuai aturan.

Pemerintah menyatakan, pengakuan dan penyesalan negara atas pelanggaran HAM berat tak menegasikan penyelesaian yudisial. Selain itu, pemulihan akan diberikan ke semua korban 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menganggap polarisasi merupakan fenomena biasa dalam pemilihan presiden. Namun, ia berharap, polarisasi tidak berujung pada perpecahan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang juga Panglima TNI 2013-2015 berpendapat, syarat tinggi badan calon prajurit TNI dapat disesuaikan. Hal ini karena prajurit disiapkan untuk bertempur dan bukan sekadar protokoler.

Budidaya komoditas pangan alternatif perlu ditangani secara serius, termasuk pengembangan ekosistem sorgum. Dengan demikian, upaya menjaga ketahanan pangan bisa betul-betul membawa hasil.

Pemerintah berkomitmen memperhatikan kesejahteraan seniman dan budayawan Indonesia. Selain menyediakan ruang ekspresi dan apresiasi di TMII, solusi akan dicari untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.