Menjelang akhir pemerintahan Jokowi, masih ada rencana investasi senilai Rp 149 triliun yang mangkrak.

Investor bisa mendapatkan konsesi hak guna usaha di Ibu Kota Nusantara sampai 190 tahun. Adapun hak guna bangunan dan hak pakai di IKN bisa mencapai 160 tahun.

Kehadiran Perppu Cipta Kerja tidak akan banyak berdampak pada peningkatan investasi, selama problem klasik kusutnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta relasi pemerintah pusat-daerah tak kunjung dibenahi.

Integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam sistem OSS terbilang masih minim. Baru 108 dari total 1.838 RDTR yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Kemudahan perizinan di sektor energi di Indonesia masih menyisakan masalah. Perlu waktu bertahun-tahun untuk menuntaskan perizinan. Daya saing kian tertinggal.

Putusan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi UU Cipta Kerja harus dijadikan momentum untuk membahas ulang berbagai substansi regulasi yang dalam setahun terakhir ini berpotensi tidak menyejahterakan rakyat.

Undang-Undang Cipta Kerja yang cacat formil akan segera direvisi. Perbaikan diharapkan menyeluruh, dari aspek formil pembentukan undang-undang sampai substansi demi kemaslahatan masyarakat dan lingkungan.

Undang-Undang Cipta Kerja berkutat pada urusan memudahkan investasi dan mendirikan usaha, tetapi luput memperkuat aspek tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan yang kini justru menjadi perhatian investor asing.