UU 19/2023 tentang APBN 2024 secara khusus menerakan perlunya basis data karakteristik dan potensi desa, agar penggunaan dana desa sesuai prioritas lokal.

Guna memandu langkah desa menelusuri rimbunnya regulasi baru, interoperabilitas data dan informasi BUM Desa dipusatkan pada situs BUM Desa di Kementerian Desa PDTT

Ciri utama Desa Cerdas adalah, pertama, data desa tersedia secara detail, dan diperbarui terus-menerus, yaitu data by name by address warga, keluarga, dan lingkungan. Desa dapat melihat dan mengunduh datanya sendiri pada Sistem Informasi Desa di sid.kemendesa.go.id.

Di desa yang dianggap masuk ke area konsesi, dana desa tidak bisa sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan desa. Ini harus menjadi prioritas perhatian pemerintah dan DPR.

Gairah kemajuan BUMDes terkendala beberapa hambatan struktural dan psikokultural. Perlu langkah inovasi kebijakan dan penerbitan peraturan perundang-undangan yang mengayomi kelembagaan, pengelola, dan unit usaha BUMDes.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022, dana desa didorong untuk membantu program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.

Membangun kembali kerja sama desa dibutuhkan saat ini mengingat desa memiliki posisi dan peran strategis dalam meningkatkan standar kemajuan daerah. Untuk ini, dibutuhkan ”political will” birokrasi pemerintahan desa.

Triliunan rupiah dana bergulir eks PNPM akan ditata ulang dengan dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, dana jumbo milik negara tersebut lebih jelas pertanggungjawabannya.