Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
kekayaan pejabat
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Pemanggilan dilakukan tiga bulan jelang akhir masa jabatan Arinal.
Bagikan
Klarifikasi Kekayaan, KPK Panggil Gubernur Lampung
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Pemanggilan dilakukan tiga bulan jelang akhir masa jabatan Arinal.
Nusantara
路
Narasi yang Selalu Direpetisi
Pamer kemewahan, apalagi dari harta yang diperoleh secara illegal, seperti menyiram bensin di tengah kesenjangan sosial yang kian menganga. Ironisnya, sejarah menunjukkan tindakan itu terus berulang.
Opini
路
KPK Soroti Kekayaan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI
KPK soroti kekayaan pejabat di DKI Jakarta yang termuat dalam LHKPN. Pengamat dan Fitra menilai LHKPN masih menjadi tolak ukur kejujuran pejabat dalam pelaporan harta kekayaan.
Metropolitan
路
Hanya 9 Pejabat di Pemprov Sultra yang Laporkan Harta
Hingga akhir 2021, baru sembilan pejabat di Pemprov Sulawesi Tenggara yang melaporkan hartanya ke negara. Jumlah ini hanya 15 persen dari total 59 pejabat yang wajib melaporkan harta.
Nusantara
路
Kewajaran Harta Seorang Pejabat
Untuk mencapai tujuan memberangus praktik KKN, UU No 28/1999 perlu direvisi. Menambahkan beberapa pasal, seperti hukuman pidana kurungan penjara minimal lima tahun bagi PN yang tak melaporkan harta kekayaannya.
Opini
路
Iklan
Harta Kekayaan Empat Calon Kepala Daerah di Sumbar Minus
Empat calon bupati dan calon wakil bupati di Sumatera Barat memiliki harta minus dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Salah satu kandidat bahkan menggadaikan SK jabatan sebagai wakil bupati.
Nusantara
路
Iklan