Konflik agraria akibat tumpang tindih lahan bermunculan di mana-mana. Upaya untuk menyelesaikannya ditunggu.

Indonesia harus optimalkan hilirisasi minyak kelapa sawit untuk menghadapi tantangan stigma dari negara-negara di Eropa.

Pemerintah Kalteng desak perusahaan sawit untuk jalankan kewajibannya memfasilitasi masyarakat kebun plasma. Perlu keterbukaan dan komitmen untuk bentuk kebun plasma yang betul-betul membantu masyarakat.

Keluarga korban tragedi Seruyan minta polisi terbuka dalam proses hukum dan mengungkap pelaku penembakan warga Bangkal. Mereka juga minta izin usaha perusahaan dicabut.

Pemerintah menargetkan peremajaan (”replanting”) seluas 540.000 hektar kebun kelapa sawit milik petani hingga 2024. Namun, realisasi peremajaan sawit rakyat dari 2016 hingga 30 Juni 2022 baru mencapai 256.744 hektar.

AKPSI yang diikuti 160 bupati dari daerah penghasil sawit di Indonesia memberikan 13 rekomendasi ke pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. Rekomendasi itu meliputi akses data hingga keuntungan.

Harga TBS sawit di Kalteng anjlok meski keran ekspor dibuka. Pasar global masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kondisi pasca-larangan ekspor CPO dan turunan sawit lainnya. Hal itu membuat AKPSI surati Presiden.

Perkembangan harga TBS telah menyentuh titik di bawah impas produksi, yang berarti petani ”nombok”. Permainan para spekulan sawit harus dihentikan agar harga TBS tidak semakin merosot.