PERKEBUNAN
Bupati Daerah Penghasil Sawit Minta Tata Kelola Perkebunan Diperbaiki
AKPSI yang diikuti 160 bupati dari daerah penghasil sawit di Indonesia memberikan 13 rekomendasi ke pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. Rekomendasi itu meliputi akses data hingga keuntungan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F10%2F05%2F20200909IDO_Kebun_Sawit1_1601894555_jpg.jpg)
Salah satu truk pengangkut buah tandan sawit di salah satu lokasi perkebunan sawit di Kotawaringin Timur membawa hasil panennya melintasi kebun, Rabu (9/9/2020). Kotawaringin Timur merupakan wiliayah dengan perkebunan terluas di Indonesia dengan total luas lahan lebih kurang 500.000 hektar atau hampir 10 kali luas Provinsi DKI Jakarta.
PALANGKARAYA, KOMPAS — Pemimpin daerah penghasil sawit memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola sawit ke Presiden RI. Rekomendasi itu disusun berdasarkan keluhan masyarakat khususnya para petani sawit swadaya ataupun yang bermitra dengan perusahaan. Salah satunya adalah soal keterbukaan data perizinan kelapa sawit.
Total terdapat 13 rekomendasi yang diberikan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) ke pemerintah pusat. Rekomendasi itu disusun oleh 160 bupati seluruh Indonesia yang memimpin daerah penghasil sawit yang menjadi anggota AKPSI.