UU PDP mengatur batas waktu dua tahun bagi pemerintah untuk membentuk lembaga otoritas pengawas data pribadi dan menyusun peraturan pemerintah terkait dengan PDP.

Menilik risiko kebocoran data pribadi yang terus berulang di Indonesia.

Mengacu UU PDP, lembaga pelindungan data pribadi seharusnya sudah berdiri sebelum 17 Oktober 2024.

Peretasan data pribadi yang menyerang instansi pemerintah membuat keberadaan lembaga pengawas PDP kian mendesak.

IKD atau ”digital” ID merupakan KTP elektronik berbentuk digital, berisi informasi representasi dokumen kependudukan.

Dugaan kebocoran data di IndiHome, layanan jaringan tetap telekomunikasi, kembali terjadi. Kali ini, 35 juta baris data yang berasal dari ”database” pelanggan MyIndiHome diduga bocor.

Publik menginginkan sejauh mana penangaan oleh pemerintah terkait kasus kebocoran data pribadi. Selama ini tidak ada kejelasan seperti apa hasilnya.

BSI memastikan data dan dana nasabah dalam kondisi aman sehingga dapat bertransaksi secara normal dan aman.