Usut Tuntas Insiden Kebocoran Data

Publik menginginkan sejauh mana penangaan oleh pemerintah terkait kasus kebocoran data pribadi. Selama ini tidak ada kejelasan seperti apa hasilnya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Komisi I DPR menggelar rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Rapat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020. RUU Perlindungan Data Pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan kehormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah agar menindaklanjuti secara tuntas kasus dugaan kebocoran data pribadi sampai ke ranah hukum. Pasalnya, peristiwa dugaan kebocoran data dinilai tidak ada kejelasan penanganan dan penegakan hukum. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui sejauh mana data pribadinya masih aman terlindungi atau tidak.

“Panitian Kerja (Panja) Kebocoran Data Pribadi Komisi I DPR mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) untuk berkoordinasi guna tercipta sinergi dalam dua hal,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat membacakan kesimpulan rapat Panja Kebocoran Data Pribadi Komisi I DPR RI, Senin (12/6/2023), di Jakarta.