Kisruh minyak goreng di Tanah Air sudah berlangsung lebih dari tiga bulan tetapi belum selesai. Pengumuman kebijakan penanganan kasus itu berubah.

Pemerintah, Rabu (28/4/2022), mengumumkan larangan ekspor semua produk sawit, baik CPO, refined palm oil, RBD palm olein, maupun POME. Sehari sebelumnya, Selasa (27/4/2022), hanya RBD palm olein yang dilarang diekspor.

Gonjang-ganjing minyak goreng di negeri ini telah berlangsung berbulan-bulan sejak akhir tahun lalu.Kebijakan pas yang dikomunikasikan secara jelas dibutuhkan agar persoalan tersebut lekas diselesaikan dan tak merugikan.

Pemerintah dinilai buruk serta tak matang dalam merumuskan dan mengambil kebijakan terkait larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Inkonsistensi kebijakan itu akan menimbulkan sentimen negatif pasar.

Harga sawit jatuh, petani di Kalteng hanya bisa pasrah dan tetap menjual sawitnya. Mereka masih bertahan dengan banyak komoditas lain.

Larangan ekspor bahan baku minyak goreng berefek domino di Kaltim. Petani swadaya tercekik lantaran anjloknya harga tandan buah segar sawit. Pengusaha bermasalah dengan mitra di luar negeri.