Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan kenaikan gaji harus melalui pertimbangan matang sesuai kondisi perekonomian.

Tekad turunkan tengkes kerap terdengar. Komitmen itu semestinya ”dibunyikan” ketika sampai pada soal penganggaran, baik dari sisi serapan maupun efektivitas program. Jangan sampai target 14 persen di 2024 tak tercapai.

Pembentukan dana abadi daerah perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan aturan turunan karena pengaturan lebih rinci mengenai pembentukan dan pengelolaan dana tersebut masih sangat umum dalam undang-undang.

Defisit APBN 2023 semakin mengecil, yaitu Rp 598,2 (triliun) atau 2,84 persen. Pendapatan negara 2023 ditargetkan sebesar Rp 2.463 triliun, sedangkan belanja negara tahun depan Rp 3.061,2 triliun

Defisit APBN 2023 dirancang di bawah 3 persen terhadap PDB. Biaya operasional pemerintah akan dikendalikan supaya tetap terjaga secara efisien dan terkendali. Anggaran dialokasikan pada belanja-belanja produktif.

Mayoritas pemda di Indonesia belum mencapai kemandirian fiskal. Ada problem fundamental terkait struktur penerimaan yang sebagian besar masih dipegang pemerintah pusat.

Presiden Joko Widodo mengingatkan, pandemi Covid-19 belum berakhir dan mesti direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat. Hal ini membutuhkan kesamaan frekuensi di tataran lembaga negara dan jajaran pemerintah.

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda mereda. Kejelian mengambil tindakan yang tepat, termasuk dalam menentukan kebijakan anggaran, dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi.