Mayoritas Pemda Belum Capai Kemandirian Fiskal
Mayoritas pemda di Indonesia belum mencapai kemandirian fiskal. Ada problem fundamental terkait struktur penerimaan yang sebagian besar masih dipegang pemerintah pusat.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Negara, Jumat (25/6/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Hasil penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan atas kemandirian fiskal pemerintah daerah menunjukkan mayoritas pemerintah daerah di Indonesia termasuk dalam kategori belum mandiri. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer untuk mendanai belanja di tiap-tiap daerah masih sangat tinggi.
Demikian, antara lain, terungkap dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Istana Negara, Jumat (25/6/2021).