Presiden: APBN 2023 Fokus pada Enam Kebijakan

Defisit APBN 2023 semakin mengecil, yaitu Rp 598,2 (triliun) atau 2,84 persen. Pendapatan negara 2023 ditargetkan sebesar Rp 2.463 triliun, sedangkan belanja negara tahun depan Rp 3.061,2 triliun

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan strategi besar untuk merespons tantangan ekonomi global, antara lain, melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Selain menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat rentan, serta harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasi struktural.

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan. ”Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," ujar Presiden dalam sambutan pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis (1/12/2022)