Pemerintah memulai penyelesaian secara non-yudisial kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh. Adapun di Lampung, sebanyak 127 korban Talangsari beserta keluarganya masih menanti tanggung jawab negara.

Sejumlah pihak meminta pembongkaran Rumoh Geudong, tempat terjadinya pelanggaran HAM berat di Aceh, itu dihentikan. Bangunan itu merupakan situs sejarah peninggalan dan bukti pernah ada kejahatan sangat serius di sana.

Sebulan setelah dasar hukum diterbitkannya rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2023, langkah-langkah konkret untuk implementasinya hingga kini tidak kunjung terlihat.

Presiden Joko Widodo akan menemui korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang ada di dalam dan luar negeri. Hal ini menjadi langkah awal pemulihan korban.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membenarkan jaksa penuntut umum telah mengajukan kasasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan HAM Makassar terkait pelanggaran HAM berat Paniai.

Tim PPHAM merekomendasikan agar Presiden membuat pernyataan mengenai pelanggaran HAM berat masa lalu. Pengamat menilai, pengakuan negara atas pelanggaran HAM ini dibutuhkan.

Sidang kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai akhirnya tuntas saat majelis hakim membacakan putusan. Terdakwa tunggal Isak Sattu dibebaskan karena dianggap tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM.

Pengadilan kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dinilai sebatas formalitas, belum optimal menggali kebenaran materiil peristiwa pada 2014 itu. Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lain dikhawatirkan bernasib sama.