Pemerintah Janji Kawal Implementasi Rekomendasi Tim PPHAM
Tim PPHAM merekomendasikan agar Presiden membuat pernyataan mengenai pelanggaran HAM berat masa lalu. Pengamat menilai, pengakuan negara atas pelanggaran HAM ini dibutuhkan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (29/12/2022).
JAKARTA, KOMPAS - Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) secara resmi telah menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan Mahfud MD, Kamis (29/12/2022). Menurut rencana, rekomendasi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada awal 2023.
Untuk selanjutnya, pemerintah menunggu arahan dari Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti rekomendasi itu.