Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
kasus HAM berat
Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejagung selaku penyidik kasus pelanggaran HAM berat menemui kendala dalam pembuktian. Dukungan dibutuhkan agar koordinasi di antara kedua lembaga lancar.
Bagikan
Komnas HAM Minta Dukungan Politik Lebih Besar
Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejagung selaku penyidik kasus pelanggaran HAM berat menemui kendala dalam pembuktian. Dukungan dibutuhkan agar koordinasi di antara kedua lembaga lancar.
Politik & Hukum
路
Komnas HAM Membutuhkan Dukungan Negara dan Penegak Hukum
Pelaksanaan kebijakan prioritas Komnas HAM membutuhkan dukungan kuat dari negara dan penegak hukum. Reformasi lembaga penegak hukum juga diperlukan agar ada sinergi penyelesaian kasus.
Politik & Hukum
路
Tim Non-yudisial Kasus HAM Dinilai Memanipulasi Keadilan bagi Korban
Setara Institute kembali mengkritik pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Penyelesaian secara yudisial dinilai tak mengalami kebuntuan.
Politik & Hukum
路
Menjernihkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Untuk menuju penyelesaian yang komprehensif, sistematis, dan tuntas, lembaga-lembaga negara pemangku kepentingan perlu segera menyusun dan menyepakati peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.
Opini
路
Dikritisi, Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Kasus HAM Masa Lalu
Salah satu kritik yang muncul, unit kerja presiden dikhawatirkan hanya berfokus pada pemulihan korban sehingga menutup pentingnya pengungkapan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar hak asasi manusia.
Politik & Hukum
路
Iklan
Hasil Penyelidikan Komnas HAM Mesti Ditindaklanjuti ke Penyidikan
Rencana pemerintah untuk membentuk unit khusus menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur nonyudisial diharapkan tidak kemudian menutup peluang digunakannya jalur hukum untuk menuntaskan kasus tersebut
Politik & Hukum
路
Iklan