Komnas HAM Membutuhkan Dukungan Negara dan Penegak Hukum

Pelaksanaan kebijakan prioritas Komnas HAM membutuhkan dukungan kuat dari negara dan penegak hukum. Reformasi lembaga penegak hukum juga diperlukan agar ada sinergi penyelesaian kasus.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Anis Hidayah

JAKARTA, KOMPAS — Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masih membutuhkan kemauan negara dan penegak hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun mengharapkan adanya dukungan dan kerja sama dari pemerintah maupun penegak hukum untuk mengatasi hal tersebut.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah, menjelaskan, penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sangat bergantung pada kemauan negara dan penegak hukum. Ia menilai komitmen negara dan penegak hukum belum optimal. Hal itu tampak pada rekomendasi Komnas HAM yang sering tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum, seperti kepolisian.