Bekas Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi didakwa menerima dana komando dari rekanan Basarnas hingga Rp 8,65 miliar.

Nasib perkara dugaan korupsi di Basarnas akan ditentukan Puspom TNI dan KPK bersama-sama. Dua lembaga itu akan menentukan sistem peradilan yang digunakan, entah itu sipil, militer, hingga koneksitas.

Beberapa waktu lalu, pemerintah telah membuka wacana revisi UU Peradilan Militer. Wacana itu terkait polemik penanganan korupsi di Basarnas. Namun, diperkirakan revisi itu akan menghadapi tantangan dari purnawirawan.

Panglima TNI meminta masyarakat untuk percaya pada proses peradilan militer terhadap prajurit TNI yang jadi tersangka penerimaan suap di Basarnas. Prajurit bermasalah tidak akan mendapat impunitas.