Mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak terseret dalam dugaan korupsi izin usaha pertambangan.

Tiga orang yang dicegah KPK bepergian ke luar negeri terkait perkara di Kaltim berinisial AFI, DDWT, dan ROC.

Tak ada bentuk ”kerja sama” antara negara dan pengusaha yang pembagian keuntungannya semewah ini di dunia.

Ada indikasi terjadi tukar guling kepentingan yang ingin diperjuangkan pemerintah dengan kalangan ormas keagamaan.

Firli Bahuri mengakui KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Kementerian ESDM. Namun, ia membantah telah membocorkan dokumen terkait perkara tersebut.

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018, Mardani H Maming, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait izin usaha pertambangan.

Basis evaluasi pencabutan izin usaha diharapkan tidak sebatas pada aspek administratif. Pemerintah perlu juga mempertimbangkan praktik perusahaan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar tambang.

Pemerintah harus memastikan tidak ada lagi izin ekstraksi baru di sekitar wilayah ibu kota negara dan memproteksi hutan alam tersisa. Bila hal ini dilakukan, IKN berpotensi menambah tutupan hutan sekitar 100.000 hektar.