Pemerintah berusaha memperluas cakupan pihak penerima wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP di Indonesia.

Gerakan Nurani Bangsa menilai ada potensi kooptasi atau penyusunan kepentingan untuk membungkam kebebasan akademik dan suara kritis kampus lewat revisi UU Minerba.

Mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak terseret dalam dugaan korupsi izin usaha pertambangan.

Tiga orang yang dicegah KPK bepergian ke luar negeri terkait perkara di Kaltim berinisial AFI, DDWT, dan ROC.

Ada indikasi terjadi tukar guling kepentingan yang ingin diperjuangkan pemerintah dengan kalangan ormas keagamaan.

Penting bagi perusahaan pertambangan memiliki mekanisme layanan aduan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.

Firli Bahuri mengakui KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Kementerian ESDM. Namun, ia membantah telah membocorkan dokumen terkait perkara tersebut.

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018, Mardani H Maming, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait izin usaha pertambangan.