Kompas.id

izin tambang

Bagikan

Ormas Keagamaan Perlu Kembali pada Khitahnya

Daripada pemerintah memberi izin mengelola tambang, lebih bermanfaat izin mendirikan tempat ibadah.

Bukan Tambang Masalah

Nusantara memiliki banyak persoalan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 berpotensi menambah masalah.

Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Keagamaan Rawan Penyimpangan

Potensi penyimpangan ini cukup besar karena pertambangan memerlukan modal besar dan penguasaan teknologi tinggi.

Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas, Lebih Banyak Manfaat atau Mudaratnya?

Apa yang melatarbelakangi kebijakan ini? seperti apa pula pro dan kontra yang terjadi?

Karpet Merah Tambang bagi Ormas Keagamaan, Ulangan Rezim Orba?

Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran izin tambang.

Iklan

Gus Yahya: Jaringan Bisnis NU Cukup Kuat untuk Kelola Tambang

Perangkat organisasi NU dinilai bisa menjangkau hingga ke tingkat desa. NU akan mempersiapkan infrastruktur bisnis.

KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi Bahlil Lahadalia

Jatam menduga pencabutan ribuan izin tambang oleh Bahlil tebang pilih dan transaksional.

Politik & Hukum ·

Perlu Ada Kepastian Waktu dalam Proses Izin Usaha Tambang

Pertambangan merupakan kegiatan usaha dengan risiko tinggi, banyak persyaratan yang perlu dipenuhi. Namun, ketidakpastian regulasi kerap kali membuat tujuan penyederhanaan perizinan justru lebih kompleks.

Izin Tambang Bermasalah

Ada problem pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi dan pusat yang tidak memenuhi asas profesionalitas, ketelitian, dan transparansi.

Usut Dugaan TPPU di Kasus Mardani Maming

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zaenur Rohman, mengatakan, pendekatan TPPU seharusnya sudah menjadi standar penegakan hukum di KPK. Pendekatan ini sangat penting untuk mengejar aset dan menelusuri uang suap.

Politik & Hukum ·

Iklan