Tanpa reformasi menyeluruh, risiko adulterasi BBM akan terus mengancam kualitas bahan bakar dan kepercayaan publik.

Regulasi yang lebih ketat harus diberlakukan untuk melarang setiap aktivitas ilegal dan memastikan akses adil ke wilayah perikanan tangkap bagi seluruh nelayan kita.

Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi dan kebijakan pajak memperkuat penegakan hukum, bukan melemahkannya.

Jika pembatasan pembelian BBM tidak dirancang dengan cermat, kelompok masyarakat rentan dapat terdampak negatif.

Pendidikan, yang seharusnya hak yang bisa dijangkau semua warga, kini berubah menjadi komoditas mahal sulit diakses.

Upaya pengendalian polusi perlu menerapkan mekanisme kompensasi populasi rentan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Ini akan membentuk kebijakan yang holistik dan berkelanjutan.

Sebelum meratifikasi kesepakatan subsidi perikanan WTO diperlukan strategi yang bijaksana untuk menyeimbangkan kepentingan lokal, global, dan kelestarian sumber daya laut.

Isu krusial yang masih jadi perdebatan publik adalah soal penghapusan persyaratan anggaran minimal di UU Kesehatan. Sejumlah pihak menolak lantaran dinilai bertentangan dengan upaya penguatan sistem kesehatan nasional.