Jalan Pintas Pengendalian Emisi

Jika pembatasan pembelian BBM tidak dirancang dengan cermat, kelompok masyarakat rentan dapat terdampak negatif.

Pemerintah sedang merencanakan kebijakan baru guna memperketat pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, termasuk pertalite, yang diharapkan efektif berlaku mulai 1 Oktober 2024. Kebijakan ini untuk mengontrol penggunaan BBM bersubsidi dan memastikan distribusi lebih tepat sasaran.

Langkah ini terlihat dari penyesuaian alokasi volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2025, yang ditetapkan 19,41 juta kiloliter (kl). Jumlah ini lebih rendah dibandingkan pagu 2024 sebesar 19,58 juta kl.