Pemerintah tak punya komitmen politik untuk memperkuat reformasi TNI dan Polri sesuai amanat Reformasi 1998.

UU ASN terbaru kontraproduktif dengan reformasi TNI dan Polri. Ini cermin cara pandang dwifungsi TNI yang belum berubah.

Penambahan kodam berpotensi menambah pelik persoalan disparitas yang semakin terbuka lebar dalam upaya reformasi TNI. Di saat pusat berupaya menguatkan alutsista, teritorial justru masuk masif di area-area sipil.

Mengharapkan independensi dan netralitas, terutama bagi penjabat kepala daerah dari TNI/Polri, ibarat pemahaman naif bahwa politik itu berdiri di ruang hampa.

Paling tidak terdapat tiga sorotan yang muncul ke publik pasca pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, yaitu mengenai isu prioritas, masa jabatan, dan isu Papua. Butuh langkah percepatan.

Selain memunculkan pertanyaan, opsi jalan tengah pemilihan Panglima TNI menjadi pembahasan baru di tengah polarisasi antara duo kandidat kuat dari KSAD dan KSAL sebagai asal matra Panglima TNI berikutnya.

Kekerasan oleh aparat kepolisian kontradiktif dengan konsepsi pemolisian demokratik yang mengandung karakteristik HAM. Polri telah memiliki instrumen pemolisian demokratik, pelaksanaannya yang masih menjadi PR besar.

Selain tegas dan humanis, Polri juga perlu menegakkan aspek transparan dan akuntabilitas. Pimpinan institusi Polri harus menjamin tidak ada upaya melindungi jika pelaku-pelaku kekerasan merupakan oknum Polri.