Amnesti adalah kebijakan diskresi presiden untuk kepentingan negara yang sudah diberlakukan sejak Presiden Pertama RI Soekarno hingga Presiden Joko Widodo.

Tanpa keterbukaan, rencana pemberian amnesti bagi 44.000 dapat disalahgunakan untuk meringankan kasus-kasus pidana tertentu seperti korupsi.

Berulangnya penembakan oleh oknum polisi tidak disertai penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Evaluasi kewenangan dan reformasi Polri diperlukan segera. 

Masyarakat sipil mendukung rencana pemerintah memberikan grasi massal bagi narapidana narkoba guna mengatasi ”overcrowding” di penjara. Revisi UU Narkotika dan pendekatan kesehatan diusulkan sebagai solusi.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta ketentuan soal denda di RKUHP ditinjau ulang. Penyitaan aset atau harta kekayaan diharapkan hanya diberlakukan terhadap korporasi.

Tak ditahannya Putri Candrawathi, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, mencuatkan problem standar ganda penahanan perempuan, utamanya yang memiliki anak balita. Sebab, di banyak kasus lain, tersangka tetap ditahan.

Dalam sejumlah kesempatan, Dewan Pers selalu menggarisbawahi bahwa kedatangan mereka ke fraksi-fraksi di DPR bukan untuk menolak pengesahan RKUHP, melainkan memberikan sejumlah catatan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta agar berbagai fakta hukum yang terjadi dalam insiden penembakan Brigadir J untuk dibuka. Penanganan dan pengungkapan kasus jadi pertaruhan bagi Polri.