Masyarakat sipil mendukung rencana pemerintah memberikan grasi massal bagi narapidana narkoba guna mengatasi ”overcrowding” di penjara. Revisi UU Narkotika dan pendekatan kesehatan diusulkan sebagai solusi.

UU ITE mendesak direvisi untuk mencegah perempuan korban kekerasan berbasis jender dikriminalisasi.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta ketentuan soal denda di RKUHP ditinjau ulang. Penyitaan aset atau harta kekayaan diharapkan hanya diberlakukan terhadap korporasi.

Tak ditahannya Putri Candrawathi, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, mencuatkan problem standar ganda penahanan perempuan, utamanya yang memiliki anak balita. Sebab, di banyak kasus lain, tersangka tetap ditahan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta agar berbagai fakta hukum yang terjadi dalam insiden penembakan Brigadir J untuk dibuka. Penanganan dan pengungkapan kasus jadi pertaruhan bagi Polri.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej mengatakan pembahasan Rancangan KUHP yang sempat menuai penolakan publik pada September 2019, tinggal satu hingga dua kali rapat sebelum disahkan.

Masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam pembahasan RKUHP. Masyarakat sipil juga perlu diberi akses untuk memberi masukan pada perubahan substansi yang telah dilakukan.

Meski perang terhadap narkoba terus dilakukan, jumlah kasus narkoba tak menyusut. Wilayah yang terkontaminasi kasus narkoba pun kian meluas. Kebijakan politik hukum dalam penanganan kasus narkoba perlu dikaji ulang.