Pasal Kriminalisasi Perempuan Korban Kekerasan Mendesak Dihapus
UU ITE mendesak direvisi untuk mencegah perempuan korban kekerasan berbasis jender dikriminalisasi.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F05%2F28%2F3a09e5d9-c90d-4729-a8c9-a885e301c9b5_jpg.jpg){kind=logo}
Warga yang tergabung dalam Paguyuban Korban Kriminalisasi UU ITE (Paku ITE) menggelar aksi damai menuntut Revisi Total UU ITE di Jakarta, Minggu (28/5/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendesak dilakukan. Tujuannya, untuk mencegah kriminalisasi korban kekerasan berbasis jender secara daring/ berbasis elektronik, terutama perempuan dan anak perempuan.
Selama empat tahun terakhir (2018-2021), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta telah menangani 783 kasus kekerasan seksual berbasis daring, baik yang diadukan secara daring maupun luring.