Pelayanan pendataan kependudukan di Sumatera Selatan belum ramah bagi penyandang disabilitas. Identitas penduduk sangat dibutuhkan agar kaum difabel juga mendapatkan hak-haknya.

Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas memunculkan kekecewaan sekaligus pertanyaan dari penyandang disabilitas. Perda itu lahir tanpa lebih dulu dikonsultasikan.

Dengan mengemudikan motor, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengelilingi BRSPDF Budi Perkasa, Palembang, Selasa (11/5/2021). Tempat ini akan dijadikan ”pabrik” pembuatan alat bantu bagi kaum difabel.

Selama pandemi, kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual merupakan kasus tertinggi yang dialami perempuan disabilitas.

Perempuan penyandang disabilitas termasuk kalangan paling rentan terhadap kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan, terutama disabilitas netra dan disabilitas rungu.

Penyandang disabilitas yang mengalami kasus kekerasan menghadapi hambatan ketika harus berhadapan dengan hukum. Maka, pemahaman aparat kepolisian soal hak-hak disabilitas sangatlah penting.

Penyandang disabilitas di Sumatera Selatan banyak yang belum melakukan perekaman data kependudukan akibat keterbatasan fisik. Alhasil, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial.

Implementasi UU Penyandang disabilitas hingga kini masih menghadapi hambatan dan tantangan. Selain perubahan paradigma, pelibatan penyandang disabilitas dalam berbagai kebijakan sangat penting.