Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Hendry Julian Noor
Perbuatan melawan hukum perdata tidak "mutatis mutandis" merupakan perbuatan melawan hukum pidana, khususnya korupsi.
Bagikan
Unsur Melawan Hukum dan Merugikan Keuangan Negara
Perbuatan melawan hukum perdata tidak "mutatis mutandis" merupakan perbuatan melawan hukum pidana, khususnya korupsi.
Opini
·
Indonesia "Darurat" Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan salah satu asas prinsipiil dalam Asas Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman.
Opini
·
Sanksi Administrasi dalam UU Kesehatan
Sanksi administrasi dalam kasus gangguan ginjal akut akan lebih memberikan efek jera pada pelaku, dan rasa keadilan bagi keluarga korban. Sayangnya, sanksi administratif belum terakomodasi dengan baik dalam UU kesehatan.
Opini
·
Pejabat Publik dan Konflik Kepentingan
Pelaksanaan tugas pejabat publik di negara butuh sosok pejabat yang bisa jadi contoh baik dengan lebih mementingkan kepentingan negara (rakyat) daripada kepentingan pribadinya.
Opini
·
Kritik dan Gugatan kepada Pemerintah
Dalam negara hukum dan negara demokrasi, bagaimanapun harus kuatnya suatu negara, dalam konsep hukum administrasi, kritik dan bahkan gugatan adalah termasuk dalam mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan negara.
Opini
·
Iklan
”Quo Vadis” Izin Penyadapan KPK
Tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai ”extraordinary crime”, sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Namun, cara tersebut dilakukan tanpa mengabaikan hak-hak asasi manusia.
Opini
·
Fiktif Positif dan Diskresi Pasca-UU Cipta Kerja
Dalam konteks administrasi pemerintahan, penting untuk membuat regulasi yang dapat mempermudah urusan investasi agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Opini
·
Vaccines for the Entire Indonesian Population
The government plans to open or prepare a regulation on independent vaccination for certain industrial sectors, although the sources of vaccines used are different from those of the government.
English
·
Vaksin bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Program vaksinasi menghadapi banyak masalah, antara lain distribusi vaksin. Akan lebih baik pemerintah fokus menjalankan program vaksinasi mengutamakan kelompok prioritas, yaitu tenaga kesehatan dan kelompok rentan.
Opini
·
Kewajiban Vaksin dan Hukum Pidana Administrasi
Jika memang menerima vaksin dapat menjauhkan masyarakat dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sudah seharusnya itu menjadi "kewajiban" bersama kita untuk ikut serta penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
Opini
·
Lihat Lainnya
Iklan