Masyarakat tak menyadari bahwa sedang dikendalikan oleh sistem yang secara hukum tampak demokratis, tapi pada hakikatnya telah kehilangan prinsip-prinsip demokrasi.

Karena fokus pada hukum yang ada, positivisme hukum sering dianggap statis dan tidak peka terhadap dinamika masyarakat.

Kepastian hukum jadi senjata untuk menyerang etika yang dianggap abstrak dan lemah dalam penegakannya.

Seharusnya lembaga ”polling” berfungsi menjajaki pendapat calon pemilih, bukan mengarahkan pendapat atau pilihan.

Memang sering dibutuhkan pihak yang berani dengan keras menyampaikan kritik. Masalahnya, tidak jarang pihak pengkritik mudah terpeleset jatuh dari suara kritis sebagai devil’s advocate, berubah menjadi seorang demagog.

Ramalan Denny Indrayana bahwa MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup tidak terjadi. Manuver itu merupakan rekayasa untuk membentuk opini publik dalam menekan MK.

Sikap santun dan saling menghormati antarpolitisi di ruang digital perlu dibangun untuk menumbuhkan keadaban publik. Tujuannya untuk mencegah politisasi politik identitas.

Kebohongan makin marak di era Pasca-Kebenaran karena iklim sosial-politik membiarkan emosi memihak ke keyakinan mengalahkan obyektivitas dan rasionalitas. Mengapa keyakinan politik kerap tak dilandasi fakta obyektif?