Kepastian hukum jadi senjata untuk menyerang etika yang dianggap abstrak dan lemah dalam penegakannya.

Seharusnya lembaga ”polling” berfungsi menjajaki pendapat calon pemilih, bukan mengarahkan pendapat atau pilihan.

Dalam demokrasi wacana kritis berperan penting. Atmosfer politik yang terbuka terhadap wacana kritis mendorong warga negara yang kompeten terlibat dalam analisis kebijakan publik dan perdebatan rasional yang sehat.

Memang sering dibutuhkan pihak yang berani dengan keras menyampaikan kritik. Masalahnya, tidak jarang pihak pengkritik mudah terpeleset jatuh dari suara kritis sebagai devil’s advocate, berubah menjadi seorang demagog.

Sikap santun dan saling menghormati antarpolitisi di ruang digital perlu dibangun untuk menumbuhkan keadaban publik. Tujuannya untuk mencegah politisasi politik identitas.

Kebohongan makin marak di era Pasca-Kebenaran karena iklim sosial-politik membiarkan emosi memihak ke keyakinan mengalahkan obyektivitas dan rasionalitas. Mengapa keyakinan politik kerap tak dilandasi fakta obyektif?

Untuk menghindarkan keresahan dan spekulasi yang semakin liar, mungkin akan lebih baik kalau Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan, ”Saya tidak akan menunda pemilu dan tidak akan menjabat presiden tiga periode”.

Revolusi Industri 4.0, yang dipicu disrupsi digital membawa perubahan radikal. Kemampuan lembaga untuk bisa bertahan/berkembang tergantung kapasitasnya menjawab tantangan ketidakpastian itu.