Upaya pemberantasan korupsi dinilai menurun pascarevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Upaya berkelanjutan, peningkatan kerangka hukum dan operasional, serta komitmen untuk memupuk budaya integritas sangat penting dalam melawan korupsi.

Di negeri yang kita cintai ini, korupsi terjadi di sana sini, nyaris tidak ada tempat yang bebas dari praktik korupsi.

Hari Antikorupsi sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Di negeri ini kesadaran politik antikorupsi menjadi dinamika yang menyertai perjalanan hidup bangsa sejak Proklamasi Kemerdekaan.

Strategi pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari rencana strategis (Renstra) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Renstra KPK 2020-2024 menempatkan aspek pencegahan sebagai sasaran pertama penanganan korupsi di Indonesia.

Tak hanya yang telah terkuak oleh aparat penegak hukum, indikasi korupsi di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 juga tercium di banyak tempat. Keserakahan menjadi pemicu. Sistem pencegahan korupsi harus diperkuat.

KPK adalah lembaga Negara di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak hanya penindakan kasus korupsi, tetapi upaya pencegahan korupsi juga dilakukan KPK.

Walau diberi masa jeda, mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Fenomena kepala daerah yang kembali terpilih meski pernah tersandung kasus korupsi dapat terulang kembali.