Badan Pengkajian MPR menyerahkan hasil kajian Pokok-pokok Haluan Negara ke KPU. Tak ada kajian soal perpanjangan masa jabatan presiden di dalamnya.

”Saya juga heran kenapa yang lain tidak mempersoalkan, kok dari partai saya sendiri dipersoalkan. Ada apa? Ini, kan, publik melihatnya aneh,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo terkait pernyataan Ketua Fraksi Golkar di MPR.

Tak hanya menambah kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN, amendemen konstitusi juga diusulkan untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, mengatakan, pembangunan IKN harus dijaga keberlanjutannya. Ia berharap pembahasan PPHN ikut mendorong keberlangsungan IKN pada masa depan.

Amendemen terhadap pasal-pasal UUD 1945 sebaiknya dilakukan secara komprehensif untuk menghindari munculnya kepentingan elite politik yang muncul selama proses pembahasan.

Pengaturan PPHN lewat amendemen konstitusi secara terbatas diusulkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR, dalam rapat gabungan antara pimpinan MPR serta pimpinan fraksi partai politik di MPR dan kelompok DPD.

Pimpinan MPR sepakat untuk tidak mengamendemen konstitusi dalam membentuk Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Kesepakatan itu dicapai setelah pimpinan MPR menerima laporan dari Badan Pengkajian MPR.

Pimpinan MPR dijadwalkan menerima hasil kajian bentuk hukum dan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara dari Badan Pengkajian MPR pada 7 Juli 2022. Diusulkan haluan negara dibentuk tanpa amendemen konstitusi.