Ketua MA M Syarifuddin melantik dua hakim ”ad hoc” tindak pidana korupsi pada MA. Kehadiran dua hakim ”ad hoc” itu diharapkan bukan hanya menjadi pelengkap dalam penanganan korupsi.

Mahkamah Agung segera mengajukan kembali permintaan penambahan hakim agung, terutama untuk kamar pidana, karena tak ada satu pun calon hakim dari kamar tersebut yang lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Setelah melalui proses seleksi selama 6 bulan, KY mengajukan 11 nama untuk 8 calon hakim agung dan 3 calon hakim "ad hoc" tipikor kepada Pimpinan DPR. Para calon ini akan melalui uji kelayakan di Komisi III DPR.

Tak mudah mencari hakim ”ad hoc” tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung. Banyak calon pintar berbicara, tetapi tak menjawab substansi pertanyaan. Ada pula yang tergagap-gagap merespons pertanyaan.

Meski saat ini ada pengujian konstitusionalitas Undang Undang Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi, KY akan berusaha untuk mempertahankan kewenangannya untuk melakukan seleksi calon hakim ”ad hoc” di MA.

Memperkuat benteng pertahanan terakhir perlawanan terhadap korupsi di lembaga peradilan bukanlah perkara gampang. Jika salah menempatkan orang, benteng tersebut bisa keropos dari dalam.

Problem krisis hakim "ad hoc" tipikor pada MA mengerucut pada solusi digelarnya seleksi tahun ini, tepatnya November 2021. Sebagian tahapan seleksi digelar tahun ini, sementara tahapan lanjutannya dilakukan tahun depan.