Peliknya Problem Seleksi Hakim ”Ad hoc” Tipikor

Memperkuat benteng pertahanan terakhir perlawanan terhadap korupsi di lembaga peradilan bukanlah perkara gampang. Jika salah menempatkan orang, benteng tersebut bisa keropos dari dalam.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Hakim ad hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Ansori, menyampaikan paparan saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan oleh Komisi III DPR hingga Rabu (22/1/2020). Ada enam nama calon hakim agung, dua nama calon hakim ad hoc tipikor, dan dua nama hakim hubungan industrial yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ini.

Di tengah korupsi yang masih merajalela, melibatkan pejabat terendah seperti kepala desa hingga petinggi semacam menteri, keberadaan hakim-hakim berintegritas dan punya komitmen yang jelas terhadap pemberantasan korupsi merupakan hal mutlak yang tak bisa ditawar lagi. Jika yang terjadi sebaliknya, proses hukum yang dilakukan sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan tingkat pertama dan banding yang barang kali sudah dilakukan secara luar biasa bisa lenyap tak berbekas.

Peran Komisi Yudisial (KY) sebagai satu-satunya lembaga pengusul calon hakim agung dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA sungguh signifikan. Bisa dibilang, kontribusi KY sangat besar dalam menentukan arah/sikap MA dalam pemberantasan korupsi.