Pertahankan hutan adat, Sorbatua Siallagan divonis 2 tahun, diminta bayar Rp 1 miliar. Satu hakim berbeda pendapat.

Proses pengakuan hukum hak atas tanah ulayat terlalu rumit dalam menyelesaikan pengaturan sengketa dan konflik pertanahan. Masyarakat adat berisiko masuk dalam kerumitan proses pengakuan hukum yang jauh dari jangkauan.

Wilayah adat yang merupakan ruang hidup masyarakat adat, justru diobral untuk dijadikan izin konsesi industri ekstraktif dan proyek pembangunan lain tanpa persetujuan masyarakat adat. Apa sebab yang melatar belakanginya?

Konflik agraria di Indonesia selama ini sering terjadi karena tidak adanya data administrasi data hutan adat yang jelas dan transparan. Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I baru dikeluarkan pada 2019.

Pembangunan kawasan Danau Toba di Sumatera Utara dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat. Pembangunan kawasan hampir selalu mengorbankan hak ulayat masyarakat demi kepentingan pemodal.

Masyarakat adat dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari sekitar 1.500 orang berunjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanahan, di Kantor DPRD Sumatera Utara, Medan, Senin (23/9/2019).