Salah satu warga Suku Dayak menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi, khususnya pasal yang memberi keistimewaan bagi investor mengelola tanah hingga hampir 100 tahun.

Alih-alih mengobral hak guna usaha 190 tahun, lebih baik pemerintah memberikan jaminan keamanan tenurial ke investor.

Benteng terakhir pemberantasan praktik mafia tanah saat di pengadilan. Hakim dituntut memahami kompleksitas mafia tanah.

Presiden Jokowi menyerahkan 2,5 juta sertifikat tanah elektronik kepada warga dari sejumlah daerah di Indonesia.

Pemutihan usaha perkebunan sawit di kawasan hutan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum yang berdampak pada penyelesaian permasalahan tanah masyarakat di kawasan hutan.

Penyempurnaan rumusan pengaturan tentang jangka waktu HGU/HGB/hak pakai dalam PP No 12 Tahun 2023 diperlukan agar tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut agar dirumuskan dalam peraturan menteri.

Bagi kami, perbedaan pandangan antara BPN dengan kelurahan membingungkan karena kami tidak mempunyai alternatif. Kami dibuat frustrasi harus bolak-balik untuk urusan yang satu ini.

Presiden Jokowi kembali bagikan sertifikat tanah gratis untuk puluhan ribu warga di Provinsi Sumut, yang tertunda akibat pandemi Covid-19. Pembagian sertifikat ini dapat memberikan jaminan dan meredam konflik.