Kompas.id

Hadi Tjahjanto

Pemerintah mengambil sejumlah langkah agar pilkada tak mengganggu stabilitas yang dibutuhkan saat transisi pemerintahan.

Bagikan

Pilkada di Tengah Transisi Pemerintahan

Pemerintah mengambil sejumlah langkah agar pilkada tak mengganggu stabilitas yang dibutuhkan saat transisi pemerintahan.

Politik & Hukum ·

Konflik di Papua Tak Kunjung Usai, Apa ”PR” Pemerintahan Prabowo?

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menganjurkan pemerintahan Prabowo mengurangi ketergantungan pada operasi militer di Papua.

Politik & Hukum ·

Hadi Tjahjanto: Stabilitas Politik, Modal bagi Pemerintahan Baru

Stabilitas politik dan keamanan yang relatif terjaga merupakan modal yang baik bagi pemerintahan baru.

Politik & Hukum ·

Tiba di Jakarta, Pilot Susi Air Langsung Diserahkan ke Pemerintah Selandia Baru

Menko Polhukam memastikan tidak ada permintaan apa pun dari kelompok kriminal bersenjata saat bebaskan Mehrtens.

Politik & Hukum ·

Pemerintah Ajak Media Massa Kawal Pilkada 2024

Saat pilkada serentak 2024, media diharapkan menjadi mata dan telinga masyarakat, memberitakan pelanggaran yang terjadi.

Politik & Hukum ·

Iklan

Revisi UU Pilkada oleh DPR, Ketua KPU: Tidak Ada Komentar

Ketua KPU Mochammad Afifuddin enggan berkomentar tentang proses revisi Undang-undang Pilkada yang dilakukan di DPR.

Politik & Hukum ·

Menko Polhukam Larang TNI, Polri, dan Kejaksaan Mutasi Pejabat Selama Pilkada

Larangan mutasi di TNI, Polri, dan Kejaksaan selama pilkada diberlakukan agar tak mengganggu efektivitas kerja.

Politik & Hukum ·

PDNS 2 Mulai Pulih dari Peretasan, Berikut Beberapa Layanan yang Bisa Diakses Publik

Kini, jumlah layanan yang telah pulih bertambah menjadi 86 layanan yang berasal dari 16 ”tenant”.

Menko Polhukam: RUU TNI Mengarah pada Perluasan Jabatan Prajurit di Kementerian

Penugasan TNI dilihat tak terlepas dari keputusan-keputusan politik para pemangku kepentingan.

Politik & Hukum ·

Ancaman Serangan Siber Pilkada Serentak Perlu Diantisipasi, Belajar dari Serangan PDNS

Belajar pada serangan siber terhadap Pusat Data Nasional, ancaman siber pada Pilkada 2024 harus diantisipasi.

Iklan