Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
gipi
Perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan kerumitan penagihan pajak di lapangan.
Bagikan
Pengusaha Sebut Ada Diskriminasi di Sektor Jasa Hiburan
Perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan kerumitan penagihan pajak di lapangan.
Ekonomi
·
Kenaikan Biaya Hidup Tekan Belanja Wisata
Mayoritas konsumen Indonesia kini sangat perhatian terhadap situasi keuangan, termasuk akan mengurangi pengeluaran yang tidak penting.
Ekonomi
·
Tingkat Hunian Kamar Hotel Diharapkan Pulih 2024
Pada Juli 2023, tiga provinsi yang mengalami tingkat penghunian kamar tertinggi pada hotel bintang dan nonbintang adalah Bali, Kalimantan Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ekonomi
·
Akses Transportasi Udara Masih Memegang Peran Sentral
Promosi daerah tujuan wisata perlu berjalan seimbang dengan rencana penambahan rute baru atau frekuensi penerbangan. Maskapai biasanya akan menyesuaikan permintaan dengan mengajukan izin rute baru.
Ekonomi
·
Polusi Udara Dinilai Bisa Berdampak pada Kunjungan Wisatawan
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI menyatakan, permasalahan polusi udara di Jabodetabek yang tidak segera teratasi bisa mengganggu kunjungan turis.
Ekonomi
·
Iklan
Nomaden Digital Diizinkan Tinggal sampai Dua Bulan dengan Visa Tujuan Sosial Budaya
Dengan adanya kebijakan visa tujuan sosial budaya yang memfasilitasi nomaden digital, diharapkan semakin banyak jumlah wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke Indonesia dan kunjungan mereka berkualitas.
Ekonomi
·
Dukungan Revisi UU Kepariwisataan Menguat
Tata kelola industri pariwisata nasional dianggap masih semrawut. Dasar hukum kepariwisataan, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, dinilai belum mengakomodasi tata kelola yang baik dan tren kebutuhan industri.
Ekonomi
·
Pemerintah Bakal Terapkan Bebas Karantina di Seluruh Destinasi Pariwisata
Terkait keputusan memberlakukan bebas karantina bagi kedatangan internasional, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia berharap pemerintah tidak mengabaikan perluasan vaksinasi terlebih dulu.
Ekonomi
·
Pemerintah Uji Coba Skema ”Travel Bubble”
Mulai Senin (24/1/2022), Pemerintah Indonesia melakukan uji coba ”travel bubble” atau gelembung perjalanan wisata di Batam dan Bintan. Upaya ini diharapkan bisa mendongkrak kembali kunjungan wisatawan mancanegara.
Ekonomi
·
Industri Pariwisata Dukung Pembatasan Sosial
Pembatasan sosial yang kembali dilakukan oleh pemerintah akan berdampak negatif terhadap jasa usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Meski demikian, kebijakan itu perlu didukung agar pemulihan industri segera terjadi.
Ekonomi
·
Lihat Lainnya
Iklan