Aturan gelar guru besar bagi pejabat publik harus ditegakkan untuk menjaga marwah keilmuan perguruan tinggi.

Guru besar itu amanah, bukan jabatan mentereng untuk mendukung kekuasaan dan sekadar mengejar insentif ekonomi.

Gelar profesor yang sudah ditetapkan berdasarkan bukti dokumen pengusul bisa dicabut jika terbukti ada kesalahan. Inilah yang dilakukan Kemendikbudristek terhadap anggota Konsil Kedokteran Indonesia, Taruna Ikrar.

Balakangan muncul sejumlah kasus pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan para profesor. Kasus-kasus yang dialami para profesor ini menimbulkan tanya, apa yang sesungguhnya terjadi dengan para profesor di negeri ini?