Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta menyarankan Dinas Perhubungan DKI menarik rancangan peraturan daerah tentang jalan berbayar elektronik atau ERP agar revisi rancangan aturan itu tidak parsial.

Bapemperda DPRD DKI Jakarta menyatakan, Pemprov DKI Jakarta bisa saja menarik Raperda tentang ERP. Namun, untuk menarik raperda itu, harus dilakukan sesuai mekanisme.

Para pengemudi ojek daring meminta Pemprov DKI membatalkan kebijakan jalan berbayar elektronik. Di sisi lain, DKI akan menarik rancangan perda ERP dan akan mengkaji ulang secara komprehensif.

Jalan berbayar adalah kebijakan yang mengharuskan pengendara membayar ketika menggunakan ruas-ruas jalan tertentu.

Pengalaman Singapura dan Hong Kong menunjukkan dampak positif dari kebijakan jalan berbayar. Diperlukan kesiapan matang agar ERP tak jadi beban masyarakat. Bagaimana dengan kesiapan Jakarta?

Pemprov DKI Jakarta tengah mencari cara mengatasi macet, salah satunya dengan penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP. Cara ini mengatur penggunaan jalan pada kawasan tertentu agar tidak melampaui kapasitasnya.

Penanganan kemacetan menjadi satu dari tiga program prioritas saat ini di Jakarta. Rencana induk penataan transportasi dan komitmen pemerintah jadi kombinasi untuk mengurai masalah klasik tersebut.

Untuk bisa menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik (ERP), Pemprov DKI memerlukan regulasi berupa perda yang saat ini masih dibahas. Penerapannya pun memerlukan tahapan yang panjang.