Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
dugaan pelanggaran administratif
Jika aturan minimal caleg perempuan 30 persen dan negara gagal memenuhi kuota, harus dicari sebabnya di sidang Bawaslu.
Bagikan
KPU Harusnya Memotivasi Parpol bahwa Aturan Afirmasi Perempuan Dipenuhi
Jika aturan minimal caleg perempuan 30 persen dan negara gagal memenuhi kuota, harus dicari sebabnya di sidang Bawaslu.
Politik & Hukum
路
Kubu Denny Indrayana Perjuangkan Laporan yang Dihentikan ke Bawaslu dan DKPP
Tujuh laporan dugaan pelanggaran pilkada yang diajukan oleh kubu Denny Indrayana dihentikan oleh Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan. Kubu Denny pun akan mengajukan keberatan ke Bawaslu pusat dan DKPP.
Nusantara
路
Laporan Ketiga Kubu Denny Indrayana Kembali Dihentikan Bawaslu Kalsel
Laporan kubu Denny Indrayana terkait dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan calon gubernur petahana Sahbirin Noor dihentikan. Laporan itu tak memenuhi syarat materiil.
Nusantara
路
Bawaslu Kalsel Proses Laporan Ketiga Kubu Denny Indrayana
Kubu Denny Indrayana melaporkan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan kubu Sahbirin Noor dalam pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Laporan ketiga ini mulai diproses oleh Bawaslu.
Nusantara
路
Dua Laporan BPN Prabowo-Sandi Tidak Diterima Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu tidak dapat menindaklanjuti dua laporan pelanggaran administratif yang diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Pasalnya, pelapor tidak menyertakan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Politik & Hukum
路
Iklan