Kebijakan khusus negara pada kaum perempuan sudah menjadi perhatian pemerintah sejak era Presiden Abdurrahman Wahid.

Diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi. Padahal, sudah hampir empat dekade Indonesia meratifikasi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Laporan Human Rights menyatakan, 24 provinsi memiliki peraturan daerah yang mewajibkan atribut keagamaan tertentu pada perempuan. Hal itu dinilai diskriminatif serta mengancam semangat keberagaman dan kebangsaan.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari dua tahun menempatkan perempuan pada situasi sulit. Kendati demikian, perempuan tampil berperan dalam pemberdayaan ekonomi baik untuk keluarga maupun komunitas.

Pekerja perempuan juga rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, hingga kini pekerja perempuan juga kerap mengalami diskriminasi.

Dua kasus pemerkosaan remaja perempuan di Australia menyeret Jaksa Agung Christian Porter asal Perth sebagai terduga. Namun, Porter membantahnya.

Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi semangat bagi perempuan kepala rumah tangga mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Konstruksi perempuan berada di ranah domestik kian usang. Makin banyak perempuan bekerja, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Namun, keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga belum diperkuat dari aspek hukum.