Realitas di lapangan semakin mempertegas kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan buruh.

Pelaku usaha mengajak serikat pekerja dan serikat buruh agar dalam kondisi ekonomi saat ini, sama sama menjaga kondisi ekonomi dan investasi yang kondusif.

Meski dianggap sebagai terobosan positif, kebijakan upah minimum yang tertuang dalam Permenaker No 18/2022 dinilai belum membantu daya beli pekerja secara signifikan di tengah potensi pelambatan ekonomi pada 2023.

Pemerintah masih berpatok pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai acuan kebijakan upah minimum 2023. Namun, di tengah pro dan kontra yang berkembang, ruang dialog lebih luas akan dibuka.

Tanpa perbaikan kondisi upah, kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya bisa semakin menggerus daya beli pekerja. Kebijakan upah minimum tahun 2023 perlu disesuaikan agar bisa mengejar inflasi.

Survei kebutuhan hidup layak atau KHL yang tengah diinisiasi kelompok pengusaha dan buruh perlu mendapat legitimasi dari pemerintah agar lebih mengikat dan berdampak terhadap kenaikan upah minimum tahun depan.

Survei kebutuhan hidup layak (KHL) sudah dihapus dari formula upah minimum terbaru. Namun, di tengah tren kenaikan inflasi, buruh dan pengusaha berencana mengadakan survei pasar untuk menakar kebutuhan riil pekerja.

Jika penetapan upah minimum tetap mengacu pada formula yang berlaku dalam PP No 36/2021, daya beli pekerja bakal terus tergerus.